KPPS Bawa Stiker Prabowo Sebar Undangan Pemilih

image-gnews
Capres nomor urut satu, Prabowo Subianto, menyampaikan orasi politik saat melakukan silaturrahmi dengan sejumlah ulama, di Pesantren Al-Hamidy, Pamekasan, 24 Juni 2014. Prabowo didampingi  Mahfud MD, sebagai tim pemenangan nasional dalam Pilpres 2014. ANTARA/Saiful Bahri
Capres nomor urut satu, Prabowo Subianto, menyampaikan orasi politik saat melakukan silaturrahmi dengan sejumlah ulama, di Pesantren Al-Hamidy, Pamekasan, 24 Juni 2014. Prabowo didampingi Mahfud MD, sebagai tim pemenangan nasional dalam Pilpres 2014. ANTARA/Saiful Bahri
Iklan

TEMPO.CO, Semarang - Badan Pengawas Pemilu Jawa Tengah bersama Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Cilacap sedang mengusut dugaan tidak netralnya petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Desa Kamulyan, Kabupaten Cilacap.

Saat membagi kartu C-6 atau undangan untuk memilih kepada warga, petugas KPPS di tempat pemungutan suara (TPS) di kompleks Pondok Pesantren Sarbini Khasan, itu mengingatkan warga untuk memenangkan pasangan capres-cawapres tertentu.

“Ada dugaan mengarahkan. KPPS membawa gambar Prabowo berupa stiker,” kata anggota Bawaslu Jawa Tengah, Teguh Purnomo, kepada Tempo di Semarang, Selasa, 8 Juli 2014.

Ketidaknetralan petugas KPPS itu diketahui setelah ada laporan warga kepada Panwaslu Cilacap.

Hingga Selasa siang, Bawaslu masih melakukan pengusutan apakah tindakan KPPS tersebut disengaja atau tidak. Sebab, kata Teguh, ada cerita bahwa KPPS tersebut hanya ditanyai oleh seorang ibu.

Selain mengusut KPPS di Desa Kamulyan, Bawaslu juga sedang mengambil sampel di beberapa daerah untuk mengusut kasus serupa. “Kami meneliti di beberapa daerah lain. Jangan-jangan (kasus seperti ini) masif,” ujar Teguh.

Menurut Teguh, Bawaslu Jawa Tengah sudah menyiapkan beberapa sanksi yang bakal diberikan. Di antaranya untuk kasus tidak netralnya petugas KPPS Desa Kamulyan itu akan dibawa ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) agar bisa menjadi pembelajaran bersama.

Iklan
image-banner
Scroll Untuk Melanjutkan

Jika tidak memungkinkan ditangani oleh DKPP, Bawaslu juga akan mengeluarkan rekomendasi kepada KPU untuk memberhentikan petugas KPPS yang terbukti tidak netral.

Anggota KPU Jawa Tengah, Wahyu Setiawan, membenarkan adanya KPPS di Cilacap yang tidak netral. “Kami sudah berkoordinasi dengan KPU Cilacap,” ucapnya. Namun KPU Jawa Tengah masih menunggu kajian dan rekomendasi Bawaslu, dan siap menindaklanjutinya.

Anggota tim pemenangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, Iqbal Wibisono, mengaku belum mengetahui kasus itu. “Kami tidak akan pernah bermain curang,” tuturnya.

Iqbal yang menjabat Sekretaris DPD Partai Golkar Jawa Tengah itu mengatakan Prabowo Subianto sudah berkomitmen untuk mengikuti pemilu secara jujur dan adil. Menurut Iqbal, semua penyelenggara pemilu dan aparat harus berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku.

ROFIUDDIN

Berita Terpopuler:
Sibuk Syuting, Deddy Mizwar Terancam Ditegur Mendagri
Legenda Real Madrid, Di Stefano Meninggal Dunia
Kasus Hong Kong, Politikus PDIP Minta Diulang
Nonton Wimbledon, Victoria Beckham Tampil Elegan

Iklan


Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Survei Capres Muhaimin Iskandar Rendah, PKB: Masih Ada Peluang

27 Desember 2021

Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar
Survei Capres Muhaimin Iskandar Rendah, PKB: Masih Ada Peluang

Dalam survei tersebut Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar hanya dipilih 0,1 persen responden.


DPR Dorong KPU dan Bawaslu Antisipasi Potensi Masalah Pemilu 2024

22 Desember 2021

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustofa
DPR Dorong KPU dan Bawaslu Antisipasi Potensi Masalah Pemilu 2024

Komisi II DPR meminta KPU dan Bawaslu Provinsi Jawa Barat mengantisipasi kesulitan pemilih menggunakan hak pilih, lantaran diprediksi akan banyak surat suara.


Aksi Romy PPP di Kubu Jokowi: Dekati Ulama, Tepis Isu Obor Rakyat

17 Maret 2019

Ketum PPP Romahurmuziy mengenakan rompi tahanan seusai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Sabtu 16 Maret 2019. Ketum PPP Romahurmuziy bersama Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik Muhammad Muafaq Wirahadi dan Kakanwil Kemenang Jawa Timur Haris Hasanuddin ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait seleksi pengisian jabatan pimpinan tinggi di Kementerian Agama (Kemenag). ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
Aksi Romy PPP di Kubu Jokowi: Dekati Ulama, Tepis Isu Obor Rakyat

Pada pertengahan Desember 2018, Romy PPP menguak fakta-fakta di balik terbitnya tabloid Obor Rakyat pada pilpres 2014.


Siapa Konsultan Asing Prabowo? Kubu Jokowi Sebut Nama Ini

6 Februari 2019

Calon presiden Prabowo Subianto menyampaikan sambutan di lokasi akhir jalan sehat relawan Roemah Djoeang di lapangan sepak bola Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Sabtu, 2 Januari 2019. TEMPO/Budiarti Utami Putrim
Siapa Konsultan Asing Prabowo? Kubu Jokowi Sebut Nama Ini

Badan Pemenangan Nasional Prabowo - Sandiaga Uno membantah tengara kubu Jokowi soal keterlibatan konsultan asing dalam pemilihan presiden kali ini.


Setya Novanto: Golkar Siap Menangkan Jokowi di Pilpres 2019  

27 Maret 2017

Ketua DPR Setya Novanto melambaikan tangan sembari tertawa usai mengikuti Rapat Paripurna di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, 15 Maret 2017. TEMPO/Dhemas Reviyanto
Setya Novanto: Golkar Siap Menangkan Jokowi di Pilpres 2019  

Setya Novanto mengungkap hitung-hitungan apabila Jokowi kembali berhadapan dengan Prabowo dalam pilpres 2019.


Gagal Pilkada DKI, AHY Punya Modal Besar Ikut Pilpres 2019

22 Maret 2017

Putera sulung mantan Presiden SBY, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) (tengah) menyerahkan piala kepada Ketua Pelaksana Kejuaraan Asia Karate SBY Cup XIV Jackson AW Kumaat (keempat kiri) di Jakarta, 25 Februari 2017. ANTARA FOTO
Gagal Pilkada DKI, AHY Punya Modal Besar Ikut Pilpres 2019

Qodari mengatakan masyarakat cukup mengenal figur Agus Yudhoyono atau AHY ini


Tiap Parpol Bisa Ajukan Calon Presiden, Jokowi: Masih Proses

16 Januari 2017

Presiden Joko Widodo memberi pernyataan usai Rapim TNI, didampingi Menkopolhukam Wiranto, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian di Cilangkap, 16 Januari 2017. TEMPO/Yohanes Paskalis
Tiap Parpol Bisa Ajukan Calon Presiden, Jokowi: Masih Proses

RUU Permilu Diperkirakan selesai sekitar bulan empat ke depan.


Sindrom I Want SBY Back, Sinyal Ani Yudhoyono Maju Capres?

10 September 2015

Susilo Bambang Yudhoyono membacakan pidato politiknya usai ditetapkan menjadi ketum periode 2015-2020 dalam penutupan Kongres Demokrat di Surabaya, 13 Mei 2015. Dalam pidato politiknya SBY membacakan 10 rekomendasi hasil kongres untuk landasan kerja selama lima tahun kedepan. TEMPO/Nurdiansah
Sindrom I Want SBY Back, Sinyal Ani Yudhoyono Maju Capres?

Ada spekulasi bahwa Demokrat memunculkan sindrom I Want SBY Back untuk mempersiapkan Ani Yudhoyono.


Konflik Golkar dan PPP Bawa Efek Berantai  

14 Desember 2014

Ketum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, bersama Presiden PKS Anis Matta, Ketum Partai Golkar Aburizal Bakrie, ketua Dewan Pertimbangan Golkar Akbar Tanjung dan Ketum PPP Suryadharma Ali, menggelar acara syukuran Koalisi Merah Putih di Masjid Al-Bakrie, Jakarta, 10 Oktober 2014.  Syukuran ini diadakan setelah KMP berhasil memenangkan kursi pimpinan DPR dan MPR. TEMPO/Imam Sukamto
Konflik Golkar dan PPP Bawa Efek Berantai  

Perebutan legitimasi ini juga berpeluang merembet.


Kubu Prabowo: Pemerintah Intervensi Konflik Partai  

9 Desember 2014

Desmon J. Mahesa
Kubu Prabowo: Pemerintah Intervensi Konflik Partai  

Konflik terjadi di PPP dan Golkar.