Institute: BUMN Tak Monopoli Proyek Nasional Kok

Soal Sinergi BUMN Institute menolak pandangan yang menyatakan peran Badan Usaha Milik Negara dianggap memonopoli dalam berbagai proyek nasional, mengingat justru mengedepankan kepentingan dan kesejahteraan nasional.

"Konteks monopoli hendaknya tidak diukur dengan pembatasan angka besar dan kecil dalam proyek nasional, namun pada konsep umum sebuah pekerjaan dari hulu sampai dengan hilir," kata Direktur Eksekutif Sinergi BUMN Institute Achmad Yunus dalam pernyataan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis (14/9/2017).

Hal tersebut disampaikan menanggapi statement Ketua Umum HIPMI Bahlil Dahalia terkait dengan kegiatan usaha BUMN yang dianggap mulai memonopoli sehingga menghambat partisipasi swasta dalam kegiatan pembangunan nasional.

Sinergi BUMN Institute adalah lembaga kajian yang dimiliki oleh Federasi Serikat Pekerja Sinergi BUMN yang merupakan afiliasi dari 37 Serikat Pekerja di lingkungan BUMN.

Dalam pernyataan tertulis, Yunus mengatakan saat ini dalam pengerjaan proyek nasional tidak benar BUMN memonopoli dalam produksi semua komponen, peranserta swasta sangat terbuka untuk ikut dalam mengerjakan sebagian pekerjaan atas sebuah proyek nasional.

Proyek strategis nasional dilaksanakan untuk kepntingan nasional, oleh karena itu seharusnya memang dikerjakan oleh BUMN. Hal tersebut perlu dipandang secara ideologis, latar belakang didirikannya BUMN adalah implementasi dari Pasal 33 UUD 1945 khususnya untuk penguasaan cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak.

BUMN adalah kepanjangan tangan negara, penguatan BUMN melalui pengerjaan proyek strategis nasional adalah bentuk kedaulatan negara. Bangsa Indonesia lahir dengan konsep negara kesejahteraan yang mengedepankan kesejahteraan kolektif, tidak individualistik dan tidak liberal.

Peran serta swasta memang perlu diatur agar semangat mengedepankan kesejahteraan kolektif melalui BUMN tetap terjaga, bangsa ini terhindar dari pengaruh neoliberal yang cenderung melemahkan peran negara, menyerahkan sistem perekonomian pada pasar yang otomatis masing-masing akan mengedepankan kepentingan dan kesejahteraan individu atau kelompok.

Hal ini akan semakin memperluas ketimpangan/kesenjangan sosial, yang kaya akan semakin kaya dan yang miskin semakin tersingkir.

Disebutkan, BUMN terbukti hadir memberikan solusi dalam berbagai masalah bangsa, contohnya saat ini Pertamina tercatat rugi sekitar Rp12 triliyun yang dikarenakan untuk mengemban misi BBM satu harga secara nasional dan apakah swasta sanggup melakukan hal tersebut.

Dia mempertanyakan apakah proyek yang merugikan namun mengemban misi Pemerintah harus dikerjakan oleh BUMN sementara proyek yang menguntungkan harus diserahkan pada swasta.

Jika memang demikian maka konsep kesejahteraan kolektif akan hilang dan masing-masing akan berlomba-lomba untuk meraih kesejahteraan secara individualistik, kesenjangan semakin meluas. (Ant)