Lahan gambut, 8 Maret 2019
 
Yang Terhormat Bapak Joko Widodo dan Bapak Prabowo Subianto,

Kami adalah kumpulan masyarakat yang peduli pada perlindungan ekosistem gambut yang ingin menyampaikan pesan dari masyarakat yang tinggal di dan sekitar lahan gambut. Dan sebagai sekelumit bagian dari rakyat, kami ingin urun rembuk mengenai isu lingkungan yang menurut pemahaman kami yang sempit ini, akan menentukan masa depan bangsa kita.
Indonesia memiliki lahan gambut seluas hampir 15 juta hektar. Selama ini, angka itulah yang sering dipakai, karena sepertinya kita memiliki beberapa versi tentang luasan lahan gambut yang sebenarnya. Tapi yang jelas, luasan itu semakin berkurang karena pengalihfungsian lahan alias obral izin ke perusahaan-perusahaan, terutama perkebunan sawit skala besar. Padahal Pak, lahan gambut tidak hanya berguna untuk menyimpan karbon. Tapi, lahan ini adalah lokasi terbaik untuk habitat hewan dan tumbuhan. Tanaman sagu, salah satu bahan pokok yang sayangnya mulai kita tinggalkan, misalnya tumbuh terbaik di lahan ini. Selain itu, ada juga komoditas purun dan kopi yang bisa menjadi sumber ekonomi alternatif bagi kelompok-kelompok masyarakat.
 
Pak Jokowi dan Pak Prabowo yang terhormat,
 
Kalau kita sedikit mengingat masa lampau, karhutla di Indonesia sebenarnya telah terjadi berulang-ulang setidaknya dalam dua dekade terakhir. Kami tidak ingin kebakaran hutan dan lahan 2015 yang menghanguskan 2,6 juta hektar lahan terulang kembali. Bahkan di tahun 2018 kemarin, titik api di Riau tetap membakar 5.776,46 hektar lahan. Apalagi sudah ada peringatan dari World Meteorological Organization (WMO) agar dunia bersiap menghadapi El Nino di 2019. Walau diprediksikan El-Nino tahun ini tidaklah sebesar kejadian 2015-2016, namun tetap punya dampak signifikan terhadap perubahan curah hujan dan suhu di sejumlah kawasan. Bagi Indonesia, terutama masyarakat di Sumatera dan Kalimantan, El-Nino, berarti peringatan akan kembali terjadinya kebakaran hutan gambut. Seperti pada 2015, saat El-Nino menghampiri wilayah Indonesia bagian barat. Pada tahun itu, terutama 2015, El-Nino memicu bencana dahsyat kabut asap, yang menurut BNPB, hampir 40% Sumatera tertutupi kabut asap berminggu-minggu.
 
Kami tidak ingin lagi menanggung penderitaan seperti di tahun 2015. Kami belum lupa, estimasi kerugian karena kebakaran 2015 dulu mencapai US$16 milyar (sekitar Rp 221 trilyun) atau setara dengan 1,9% pertumbuhan GDP pada tahun itu.  Kerugian karena bencana yang seharusnya bisa dicegah. Ini bukan semata soal penanganan, tapi soal pencegahan. Dan jika telah lama kekayaan alam kita, seperti batubara dan emas, mengalir keluar negeri, bencana karhutla tersebut membuat potensi alam kita menguap ke angkasa. Bukan hanya mengalami kerugian di tataran negara. Kami juga tidak ingin menyaksikan kembali kisah Ibu Deti yang mengalami ISPA akibat asap kebakaran, Pak Asmawi yang sempat kehilangan sumber mata pencahariannya, ataupun Lely yang tidak bisa sekolah selama satu bulan akibat kebakaran di Desa Mantangai Hulu pada tahun 2015. Kami tidak rela!
 

Bapak Jokowi dan Bapak Prabowo yang baik,

Kami ingin komitmen perlindungan atas gambut tetap ada, komitmen yang merepresentasikan aspirasi setidaknya 8,89 juta* warga yang tinggal di desa-desa di kawasan gambut dan area sekitar lahan gambut yang juga merupakan konstituen bapak-bapak sekalian. Memang, secara persentase, jumlah kami kecil dibandingkan jumlah penduduk Indonesia yang diproyeksikan telah mencapai 261 juta. Tapi, apakah aspirasi kami harus terpinggirkan? Bukankah tidak boleh keadilan tidak sampai ke seluruh rakyat Indonesia? Lahan gambut penting buat kami, Pak, terutama karena berkaitan langsung dengan penghidupan dan kesejahteraan kami.

Untuk itu kami meminta agar ada program-program yang jelas dan lebih terencana terkait perlindungan gambut jika nanti memang salah satu dari Bapak berhasil mendapatkan mandat untuk memimpin nusantara untuk periode 2019-2024. Kami percaya bahwa kelangsungan dan keberhasilan perlindungan dan restorasi gambut sangat memerlukan partisipasi aktif para pemimpin di semua tingkatan.
Seberapa besar arti perlindungan gambut bukan hanya tentang meningkatkan kesejahteraan secuil masyarakat, namun juga untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Kami percaya bahwa kelangsungan dan keberhasilan perlindungan dan restorasi gambut sangat memerlukan partisipasi aktif para pemimpin di semua tingkatan. Kami berharap keresahan-keresahan dalam surat ini dapat menjadi pertimbangan dalam kebijakan Bapak-bapak ke depan.
 

Salam hormat sedalam-dalamnya.

dari kami, masyarakat sekitar lahan gambut

Demi keberlanjutan perlindungan ekosistem gambut di Indonesia, sertakan namamu dalam rantai surat ini, sertakan hashtag #PeduliGambut #Pilpres2019 dan mention kami di @pantaugambut (Instagram dan Twitter)

Pernyataan Sanggahan:

Surat Terbuka ini bukan merupakan dukungan atau penolakan terhadap kandidat tertentu. Pantau Gambut adalah koalisi independen yang berkomitmen menyuarakan dan mendorong aspirasi perlindungan ekosistem gambut kepada seluruh pemangku kepentingan dan pembuat kebijakan, termasuk tapi tidak terbatas pada kandidat-kandidat yang akan bertarung pada pemilihan presiden 2019. 

*Data diperoleh dari hasil pengolahan data-data desa dari Badan Restorasi Gambut (BRG), Badan Pusat Statistik (BPS), dan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Pengolahan data meliputi jumlah penduduk per 2017 di 4101 desa yang berada di kawasan gambut di seluruh Indonesia. Jumlah tersebut bisa jadi lebih banyak karena Pantau Gambut tidak dapat memperoleh data untuk 485 desa di antara jumlah 4101 tersebut.