BOYOLANGU, Radar Tulungagung - Menguak asal-muasal beras dalam bantuan pangan nontunai (BPNT) bagai berhadapan dengan benang kusut. Apalagi Bulog cabang Tulungagung justru mengklaim tidak mau menjadi manager supplier meskipun sudah ditunjuk tim koordinasi BPNT. Alasannya, mereka mengacu pada pedoman umum (pedum) program sembako 2020 pada bab I dan III karena wewenang dalam menentukan supplier adalah dari e-warong sendiri.
Wakil Pimpinan Perum Bulog Tulungagung Yudhisthira Askara mengatakan, terkait BPNT, pihak Bulog sepenuhnya mengikuti aturan di dalam pedum. Ketika Bulog diklaim menjadi manager supplier itu kurang tepat, karena di pedum e-warong lah yang berhak memilih supplier sendiri yang memiliki kualitas dan harga kompetitif. “Untuk pasokan pangan diserahkan ke e-warong untuk memilih supplier sendiri,” tuturnya kemarin (10/7).
Selama ini yang terjadi di lapangan, pihak Bulog tidak pernah mendapatkan pesanan komoditas beras langsung dari e-warong. Dalam program BPNT, kebanyakan pemesanan bukan dari pihak e-warong, melainkan sub-supplier. Jika e-warong langsung membeli ke Bulog, bisa jadi harga yang diberikan kepada keluarga penerima manfaat (KPM) akan lebih murah. “Dari kami harga beras premium kemasan 50 kilogram (kg) itu, per kilonya dihargai Rp 10.600. Jika e-warong langsung membeli ke kami, nanti harga jual kepada KPM lebih murah karena tidak melalui sub-supplier,” papar Yudhisthira.
Pria ramah itu menjelaskan, ketika e-warong langsung membeli kepada Bulog, tidak ada batas minimal dalam pembelian. Jadi e-warong bisa membeli sesuai kemampuannya. Pada Juni lalu, Bulog masih bisa melayani pembelian beras untuk program BPNT sekitar 50 persen dari total 80.000 KPM. Sedangkan Juli ini saja tercatat tidak sampai 20 persen pembelian komoditas untuk program BPNT. “Itu pun yang membeli bukan dari e-warong, melainkan sub-supplier,” jelasnya.
Yudhisthira menambahkan, mungkin e-warong sudah memiliki supplier yang memiliki kualitas dan harga kompetitif. Karena untuk bisa menjadi supplier itu harus sesuai dengan pedum. Salah satunya, harus bisa melihat kemampuan ketersediaan komoditas beras yang berkelanjutan serta memiliki kualitas dan harga yang kompetitif. “Karena supplier itu kan harus memenuhi kriteria yang tertera di pedum, jadi untuk kualitas dan harganya bisa bersaing, mana yang lebih menjamin. Bisa jadi supplier e-warong itu juga mengambil beras dari kami. Itu bisa jadi,” tambahnya.
Dalam penentuan beras premium, Bulog memiliki standar. Yakni kadar air 14 persen, butir menir 0 persen, butir patah maksimal 15 persen, dan memiliki derajat keputihan minimal 95 persen. Sedangkan untuk beras medium, Bulog memiliki standar, yakni 14 persen kadar air, butir patah maksimal 20 persen, menir maksimal 2 persen, dan derajat keputihan minimal 95 persen. “Biasanya untuk BPNT pembelian beras adalah kualitas premium,” ujar Yudhisthira.
Sekadar informasi, di dalam pedum program sembako 2020 yang disusun tim pengendali, pelaksanaan penyaluran bantuan sosial secara nontunai. Pada bab 1.6 tentang prinsip pelaksanaan program nomor 4, e-warong dapat membeli pasokan pangan dari berbagai sumber. Dengan memperhatikan tersedianya pasokan bahan pangan bagi KPM secara berkelanjutan serta pada kualitas dan harga yang kompetitif bagi KPM.
Hal yang sama juga dijelaskan dalam pedum 3.1.44 tentang penyiapan e-warong huruf D, e-warong memiliki pemasok yang memenuhi tiga kriteria. Pertama, dapat diandalkan untuk menyediakan produk pangan yang secara konsisten berkualitas dengan harga yang kompetitif kepada e-warong. Kedua, dapat memastikan ketersediaan bahan pangan secara berkelanjutan kepada e-warong. Ketiga, e-warong dapat bekerja sama dengan pihak ketiga untuk memastikan harga, kualitas, dan jumlah pasokan bahan pangan terjamin, serta memenuhi prinsip program. (*)
