Fakta-fakta KTT ASEAN soal Myanmar yang Perlu Diketahui

Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN yang membahas krisis Myanmar akan digelar di Jakarta, hari ini Sabtu (24/4).

Pertemuan pemimpin negara ASEAN itu akan berlangsung di Gedung Sekretariat ASEAN sekitar Sabtu siang.

Berikut fakta-fakta KTT ASEAN di Jakarta yang perlu diketahui.

Dihadiri Pemimpin ASEAN

KTT ASEAN dihadiri oleh pemimpin atau kepala negara dari para anggota, yakni Brunei Darussalam, Kamboja, Laos, Malaysia, Filipina, Singapura, Vietnam, Thailand dan Myanmar. Indonesia bertindak sebagai tuan rumah.

Sejumlah negara juga telah mengonfirmasi kehadirannya.

Brunei Darussalam yang saat ini ketua ASEAN, mengirim langsung Sultan Hassanal Bolkiah. Kemudian Indonesia selaku tuan rumah, diwakilkan langsung oleh Presiden Jokowi.

Empat pemimpin negara lainnya yakni Perdana Menteri Kamboja Samdech Techo, Perdana Menteri Vietnam Pham Minh Chinch, dan Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin. Lalu Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong.

Sementara Thailand dan Filipina hanya mengutus menteri luar mereka. Sedangkan Laos tidak diketahui siapa perwakilan yang diutus.

Myanmar sendiri kemungkinan akan diwakili oleh pemimpin kudeta Jenderal Min Aung Hlaing.

Juru Bicara Junta Militer, Zaw Min Tun mengkonfirmasi kehadiran Hlaing kepada Nikkei Asia. Ia mengatakan, Aung Hlaing "akan pergi" untuk menghadiri pertemuan di Jakarta. Namun, dia tak memberikan rincian lebih lanjut.

Tolak Junta

KTT ASEAN di Jakarta menjadi sorotan global lantaran dihadiri oleh pemimpin kudeta Myanmar Jenderal Min Aung Hlaing.

Kehadiran Aung Hlaing pun memicu kritik dari pihak internasional. Salah satunya dari Direktur Human Right Watch di Asia, Brad Adams.

"Min Aung Hlaing, yang menghadapi sanksi internasional atas perannya dalam kekejaman militer dan penumpasan brutal terhadap pengunjuk rasa pro-demokrasi, seharusnya tidak disambut pada pertemuan antar pemerintah untuk mengatasi krisis yang ia ciptakan," kata Adams.

Di Indonesia sendiri sejumlah lembaga swadaya masyarakat yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat sipil juga menolak kehadiran junta militer.

Koalisi itu terdiri dari KontraS, Amnesty International Indonesia, FORUM ASIA, AJAR, Milk Tea Alliance Indonesia, Serikat Pengajar HAM, Human Rights Working Group, Migrant CARE, Asia Democracy Network, Kurawal Foundation, hingga SAFEnet.

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid menganggap keputusan ASEAN mengundang Aung Hlaing akan menghalangi hubungan blok Asia Tenggara tersebut dengan rakyat Myanmar.

"Kami merekomendasikan kepada ASEAN dan negara-negara anggotanya dalam ASEAN Special Summit untuk memberikan kursi representasi Myanmar di ASEAN Special Summit untuk National Unity Government sebagai pemerintahan Myanmar yang sah dan dipilih secara demokratis," kata Usman.

Pemerintah Tandingan Tak Diundang

Pemerintah tandingan junta militer Myanmar dikabarkan tidak diundang untuk menghadiri KTT ASEAN yang membahas krisis di sana pasca kudeta.

Sejumlah sumber diplomat menuturkan bahwa sejauh ini tidak ada undangan yang disampaikan kepada pemerintah bayangan yang berisi para penentang kudeta itu.

Menurut sumber tersebut, saat ini fokus pertemuan ASEAN Leaders Meeting adalah mengajak militer Myanmar atau Tatmadaw berdialog dan menyerukan penghentian kekerasan terhadap warga sipil.

Pengamat politik internasional dari Universitas Padjajaran, Teuku Rezasyah, mengatakan secara de facto Tatmadaw memang pemegang kuasa pemerintahan Myanmar saat ini.

Menurut Rezasyah, Brunei sebagai Ketua ASEAN tahun ini, memiliki kewajiban mengundang seluruh anggota blok negara Asia Tenggara itu untuk menghadiri setiap pertemuan, termasuk rapat darurat ini.

Sebelumnya, pemerintah tandingan Myanmar, Pemerintah Persatuan Nasional mendesak para pemimpin ASEAN juga mengundang mereka untuk menghadiri pertemuan itu.

Para penentang junta militer Myanmar mengecam undangan ASEAN bagi Aung Hlaing tersebut.

Wakil Menteri Luar Negeri untuk pemerintah bayangan, Moe Zaw Oo mengatakan ASEAN belum menjangkau mereka.

"Jika ASEAN ingin membantu menyelesaikan situasi Myanmar, mereka tidak akan mencapai apa pun tanpa berkonsultasi dan bernegosiasi dengan NUG, yang didukung oleh rakyat dan memiliki legitimasi penuh," katanya kepada Burma Voice of America seperti dikutip dari AFP.

Hentikan Kekerasan Junta

Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik meminta Indonesia mengambil sikap tegas agar segera menekan pemerintah militer yang mengambil paksa kekuasaan di Myanmar.

"Untuk segera memulihkan situasi politik di negeri tersebut melalui jalan politik tanpa kekerasan. Juga perlu memastikan tidak ada lagi kekerasan, penangkapan sewenang-wenang terhadap pemimpin politik maupun aktivis pro demokrasi HAM di Myanmar," kata Taufan.

Di Myanmar sendiri kekerasan terus bergejolak. Pasukan keamanan terus membunuh dan menangkap para demonstran atau warga biasa.

Menurut catatan Lembaga Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik, sedikitnya 739 orang tewas sejak kudeta berlangsung..

Pengamanan

Polda Metro Jaya mengerahkan 300 polisi untuk mengamankan KTT ASEAN.

Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Sambodo Purnomo Yogo mengatakan sebanyak 150 personel untuk pengawalan dan 150 anggota untuk pengamanan rute.