Bahlil Keluarkan 'Warning' ke Smelter, Ekspor Nikel Dibuka?
Foto: Dok Antam
Jakarta, CNBC Indonesia - Perusahaan industri pengolahan dan pemurnian (Smelter) dapat warning dari Kepala BKPM Bahlil Lahadalia. Ultimatum dikeluarkan agar smelter tersebut tidak sembarangan menetapkan harga dari penambang lokal.
"Sebenarnya begini. Tidak ada itu ekspor dibuka, tidak ada dalam mimpi dan cita-cita untuk ekspor nikel. Kita sekarang, pemerintah tidak buka ruang untuk ekspor nikel," tegas Bahlil saat berbincang dengan CNBC Indonesia, Kamis (23/7/2020).
"Yang kita minta sekarang itu smelter yang sudah ada itu beli nikel dari penambang lokal dengan harga yang sesuai dengan Keputusan Menteri ESDM tentang HPM (Harga Patokan Mineral)," terangnya.
Kabar yang berhembus, memang smelter lokal enggan membeli melalui Harga Patokan Mineral (HPM) sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 11 Tahun 2020 yang di dalamnya mengatur tentang tata niaga nikel domestik yang mengacu pada HPM. Khususnya untuk harga bijih nikel kadar rendah.
"Saya juga menegaskan, tak boleh smelter-smelter ini membelinya ke lokal nikel dengan harga semau-maunya mereka, nggak boleh," tegas Bahlil.
Nah kalau harga ini sudah dibeli dengan HPM, Bahlil menegaskan tidak ada itu isu untuk buka keran ekspor.
"Jadi kalau harga ini sudah dibeli dengan harga HPM maka tidak ada isu untuk ekspor. Tapi kalau smelter ini main-main dan bikin angka sendiri-sendiri, tidak mau ikut aturan pemerintah kita berikan sanksi," tuturnya.
"Pertama kita akan kasih sanksi, sampai dengan pencabutan izin pun kita lakukan. Menahan ekspornya pun kita lakukan. Tadi, sudah rapat dengan Menko Marves (maritim dan investasi). Tegas, tidak boleh mengatur negara. Tidak boleh di belakang pengusaha itu, tidak ada urusan. Marwah negara harus diletakkan di atas segala-galanya."
"Ini kita tegaskan untuk menjalankan aturan, karena ini marwah negara. Sehingga, kita tidak main-main dan perlu tindak tegas soal itu."
Wacana soal 'ancaman' dibukanya lagi keran ekspor bijih nikel sudah sampai ke telinga pengusaha smelter nikel. Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Industri Pengolahan dan Pemurnian Indonesia (AP3I) Prihadi Santoso sempat bercerita, memang ada rapat koordinasi teknis dari kantor kemenko perekonomian pada Rabu (22/7), membahas surat dari Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) soal relaksasi ekspor nikel kadar rendah untuk mengurangi dampak ekonomi saat pandemi covid-19.
Ia bilang Kemenko Perekonomian seolah memberi kesempatan APNl untuk mendeskreditkan AP3l tanpa membagikan semua data presentasi untuk ditelaah oleh asosiasi smelter nikel.
"Belum ada keputusan (ekspor nikel lagi), namun bagaimana bisa disetujui bila pihak yang digugat (AP3I) tidak diberi kesempatan untuk memeriksa semua data yang dituduhkan oleh APNl. Tidak ada azas keadilan dan keterbukaan? Saya sudah minta tapi tidak ditanggapi," katanya kepada CNBC Indonesia, Kamis (23/7).
[Gambas:Video CNBC]
Banding RI Soal Nikel Baru Kejadian di Akhir Era Jokowi
(dru)
