Suaralampung.com - Pemerintah kabupaten Tulang Bawang lewat Bupati Winarti, dikoreksi banyak pihak belum mampu memberikan Rp. 500 juta atau setengah milyar kepada Pemerintahan Kampung (Pemkam), sesuai dengan janji Winarti dalam kampanye politik Pilkada Tulang Bawang tahun 2017 lalu. Kamis (16/ 10)
Salah satu tokoh masyarakat Unit 2, Andi S. Lira, SH, menuturkan jika janji Winarti menjadi produk legal progres pembangunan yang mesti dilaksanakan oleh Winarti pada saat menjabat sebagai Bupati Tulang Bawang. Janji itu resmi dan wajib untuk dilaksanakan, dan wajib pula untuk ditagih bila belum dilaksanakan.
"Sebagai masyarakat, saya juga menilai Bupati Tulang Bawang atau Pemkab Tulang Bawang dari tahun 2019 dan 2020 belum mampu merealisasikan janji politiknya, yaitu memberikan anggaran setengah milyar ke kampung untuk percepatan pembangunan di kampung". Tuturnya
Faktanya, Pemerintahan Kampung pada tahun 2018 hanya diguyur Rp. 200 juta, tahun 2019 Rp 140 juta dan tahun 2020 hanya sebesar Rp. 23 juta. Itu masih jauh dari angka janji politiknya Winarti saat mendaftar di KPUD Tulangbawang.
Ia membandingkan, pada zaman Handoyo (Hanan A Rozak - Heri Wardoyo), yang mampu memberikan sebesar Rp. 200 juta sampai Rp. 250 juga per kampung dalam program Gerakan Serentak Membangun Kampung (GSMK), dana Itu di luar dari siltap dan pembiayaan pembangunan lainnya.
"Dan program lainnya tetap berjalan menggunakan APBD Kabupaten. Pembangunan, perbaikan dan pemeliharaan jalan Kabupaten tetap berjalan. Program pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat lainnya di semua bidang tetap berjalan". Urainya
Sejatinya, di Pemerintahan Winarti ini, janji setengah milyar mestinya bisa terlaksana dan terealisasi. Itu bisa terwujud bila betul - betul ingin dilaksanakan.
Ditegaskan Dia, janji setengah milyar semestinya direalisasikan dengan pola pembangunan dilakukan serentak di seluruh Kampung dan Kelurahan. Artinya Pemerataan. Pemerintah Kampung dan masyarakat merencanakannya didampingi oleh Pemerintah Kabupaten, Artinya Sinergitas.
"Besaran dana merata tiap Kampung, Artinya Keadilan. Pertisipasi masyarakat dalam mengerjakan. Artinya prinsip nilai Gotong Royong. Perencanaan melibatkan masyarakat, Artinya Demokrasi. Dan dikelola oleh Pemerintah Kampung dan masyarakat, Artinya Otonomi". Tegas Dia pada awak media
Jadi, ungkap Andi, janji setengah milyar bila direalisasikan pada arah pembangunan harus memperhatikan dan membangun banyak sisi, termasuk membangun sikap dan mental masyarakat.
Searah tujuan dengan Andi, Kepala Kampung di Kecamatan Dente Teladas tetap kukuh dan mengaku bahwa janji setengah milyar ke kampung itu belum terealisasi dan terwujud sampai dengan saat ini.
"Dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 janji politik setengah milyar itu belum terwujud. Apapun jawaban dan penjelasan dari DPMPK dan Pemkab itu adalah belum menjawab atau memberikan jawaban soal janji setengah milyar itu". Ungkapnya pada wartawan
Karenanya sambung Ia, Pemkab Tulang Bawang ataupun Bupati Tulang Bawang diharapkan jangan ngeles alias membantah atas fakta dan realita yang ada yakni janji setengah milyar belum terpenuhi.
"Intinya janji setengah milyar itu belum terealisasi dan terlaksana. Apapun jawaban dan kilahnya. Itu kenyataan dan fakta dilapangan. Kami para kepala kampung lebih tahu dan lebih paham dari yang lain". Urainya
Serupa diungkapkan oleh salah satu Kepala Kampung di Kecamatan Banjar Margo, yang enggan namanya disiarkan mengaku bahwa dirinya kerap mendapat cacian dan hinaan atas tidak terealisasi janji setengah milyar itu.
"Saya kerap mendapat cemoohan Pak. Saya dicemooh dan dicaci karena banyak janji Ibu Winarti yang belum ditepati. Pokoknya malu pak malu pokoknya". Kata Dia
Sementara, Bupati Tulang Bawang via Kepala DPMPK, Yen Dahreh, menerangkan sejak tahun 2018, Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang hingga Tahun 2020 ini, terus merealisasikan 25 program unggulan pro-rakyat, diantaranya dengan memberikan anggaran dana sebesar Setengah Miliar per setiap Kampung yang ada di Kabupaten Tulang Bawang.
Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas (Kadis) Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung/ Kelurahan (PMK) Drs. Yen Dahren M.AP, yang mengatakan bahwa jika ditotal dari jumlah keseluruhan anggaran yang direalisasikan untuk Kampung di Tulang Bawang, maka rata-rata per Kampung akan mendapatkan kurang lebih sebesar Rp.527.793.878.
Dia menjelaskan, bahwa total pagu ADK TA. 2019 adalah sebesar Rp.68.765.700.000,- yang diperuntukan antara lain untuk penghasilan tetap Kepala Kampung dan Perangkat Kampung dan tunjangan Badan Permusyawaratan Kampung (BPK), dan insentif Rukun Tetangga sebesar Rp.48.185.700.000, sedangkan untuk non siltap sebesar Rp.140.000.000 per-Kampung.
"Selain dana tersebut juga Kampung mendapatkan alokasi bantuan khusus Kabupaten, yaitu usaha ekonomi produktif (uep) sebesar Rp.60.000.000 per-kampung, yang diberikan kepada 3 kelompok, yaitu kelompok muslimah, kelompok karang taruna dan kelompok wanita yang ada di Kampung masing-masing". Terangnya Kadis PMK Drs. Yen Dahren M.AP.
Adapun sejak awal dan pada Tahun 2019, lanjutnya menerangkan, bahwa ada kenaikan penghasilan tetap untuk Kepala Kampung yang di Tahun 2018 sebesar Rp.1.850.000, menjadi Rp.2.000.000, lalu Sekdes Rp.1.295.000, menjadi Rp.1.400.000, dan Kaur/Kasi sebesar Rp. 925.000 menjadi 1.000.000.
"Sehingga realisasi 25 program dengan pemberian anggaran dana sebesar Setengah Miliar per setiap Kampung ini telah direalisasikan, dengan harapan pembangunan dan kesejahteraan di Kampung dapat benar-benar semakin dirasakan oleh masyarakat," tandasnya.
Kemudian, total pagu ADK TA. 2020 adalah sebesar Rp. 60.552.806.916,- yang diperuntukan antara lain : untuk penghasilan tetap Kepala Kampung dan perangkat kampung, tunjangan Badan Permusyawaratan Kampung (BPK), dan insentif Rukun Tetangga sebesar Rp. 57.139.662.720,- sedangkan untuk non siltap sebesar Rp. 23.218.668/per-Kampung.
Tidak cuma dana tersebut, Kampung juga mendapatkan alokasi bantuan khusus Kabupaten yaitu usaha ekonomi produktif (uep) sebesar rp.60.000.000/per-kampung yg diberikan kepada 3 kelompok yaitu : kelompok muslimah, kelompok karang taruna, dan kelompok wanita yang ada di Kampung masing-masing.
Sementara, pada Tahun 2020 ini, penghasilan tetap untuk Kepala Kampung naik menjadi sebesar Rp. 2.426.640,- dan Sekdes sebesar Rp. 2.224.420,- serta Kaur/Kasi menjadi sebesar Rp. 2.022.200,-.
Ditambahkannya, bahwa untuk Tahun 2020, khusus non siltap sebesar Rp.23.218.668, -mengalami penurunan, dikarenakan dana dari Pemerintah Pusat terjadi refocusing, sehingga berdampak pada penganggaran pada non siltapnya yang menjadi sebesar Rp. 23. 218.668,- padahal rencana awal sebesar Rp. 92.222.369,- per-Kampung.
"Dan semuanya itu Pemkab Tulang Bawang sudah mengalokasikan ADK sesuai amanat U.U Desa Tahun 2014 Tentang Desa". Tukasnya Drs. Yen Dahren M.AP. atau Kepala DPMPK Tulang Bawang (Jon)
